Polisi Akan Periksa Ahok Dan Anis Atas Kasus Pewmbangunan Reklamasi

BERITANUSANTARA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya konsisten menelusuri keterangan pejabat Pemprov DKI Jakarta berkaitan masalah dugaan korupsi didalam proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan, polisi berpeluang memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dimintai keterangan soal penetapan Nilai Jual Objek Pajak didalam proyek reklamasi pulau C dan D yang disilanyir terindikasi korupsi Agen Judi Online Terpercaya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamerta menyampaikan alasan polisi berpeluang berharap keterangan Anies dan Ahok karena paham duduk perkara didalam masalah tersebut.

"Nanti kita lihat, potensinya pasti ada (pemanggilan Ahok dan Anies). Bagaimana pun termasuk kita harus menggali seluruh keterangan, seluruh sumber yang paham tentang reklamasi," kata Adi di Polda Metro Jaya, Senin (29/1/2018).

Namun, Adi sejauh ini belum sanggup meyakinkan kapan polisi bakal memeriksa Anies dan Ahok didalam masalah dugaan korupsi proyek reklamasi.

Dia hanya menyampaikan alasan Anies dan Ahok merencanakan dimintai keterangan karena penyidik tak idamkan salah saat mengambil alih ketetapan didalam gelar perkara.

"Kami tidak (ingin) salah di didalam mengambil alih sebuah anggapan nantinya," kata Adi.

Polisi termasuk udah memeriksa kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta dan udah meraih beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek reklamasi. Adapun saksi yang di cek dari internal Pemprov DKI ada sebanyak 20 orang  Agen Bola Terpercaya .

"Banyak pengecekan kepada pihak internal pemerintah daerah, karena pemerintah tempat di situ banyak dokumen yang kita dapatkan," kata dia.

Selain pejabat daerah, polisi termasuk bakal memintai keterangan pejabat pemerintah pusat. Sejatinya, polisi hari ini memeriksa Menteri Agraria dan Tata area Sofyan Djalil sebagai saksi didalam masalah tersebut. Namun, pengecekan berikut urung dikerjakan karena Menteri Sofyan sedang cuti kerja.

Agenda pengecekan ulang termasuk baru bakal dijadwalkan sesudah polisi meraih Info jika Menteri Sofyan udah ulang aktif bekerja di kantornya.

Polisi mulai mengusut masalah proyek reklamasi lantaran diwarnai indikasi korupsi didalam penetapan NJOP pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi. Penetapan NJOP di dua pulau berikut berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta terhadap 23 Agustus 2017.

Nilai NJOP di dua pulau reklamasi itu ditetapkan lewat penilaian mandiri yang dikerjakan Konsultan Jasa Penilai Publik  Agen Poker Terpercaya .

Polisi termasuk udah meningkatkan status masalah berikut dari penyelidikan ke step penyidikan. Namun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka didalam masalah tersebut.