BERITANUSANTARA - Presiden Joko Widodo dambakan sehingga pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turut melihat dan melihat situasi yang tersedia di Kabupaten Asmat, Papua.
"Mungkin nanti ya, bisa saja nanti saya akan kirim semua ketua dan bagian di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya," kata Presiden Joko Widodo sehabis menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018), layaknya dikutip Antara.
Hal ini disampaikan menanggapi aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning ke Jokowi.
Aksi itu berjalan terhadap Jumat (2/2/2018) lalu, pas Jokowi menghadiri Does Natalis UI di Kampus UI, Depok.
Kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi atas berbagai problem yang berjalan di di dalam negeri, terhitung soal masalah gizi tidak baik di kabupaten Asmat, Papua bandar togel.
Namun Jokowi menilai, sebaiknya BEM UI melihat segera situasi di Asmat.
"Biar melihat mampu bagaimana medan yang tersedia di sana lantas problem-problem besar yang kami hadapi di daerah-daerah khususnya Papua," kata Presiden.
Adapun mengenai tindakan mahasiswa UI itu, Presiden pun tidak mempermasalahkannya.
"Ya yang namanya aktivis muda ya namanya mahasiswa dinamika layaknya itu biasalah, saya kira tersedia yang mengingatkan itu bagus sekali," ungkap Presiden.
Meski demikian, terhadap Jumat kemarin, Jokowi mirip sekali tidak menggubris aksi mengangkat kartu kuning dan meniup peluit yang dilakukan oleh Zaadit.
Mahasiswa Fakultas MIPA itu pada akhirnya diamankan ke luar ruangan oleh pasukan pengamanan presiden.
Zaadit mengatakan, tersedia tiga tuntutan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, isu gizi tidak baik di Asmat agen togel .
Berdasarkan knowledge Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi tidak baik di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
BEM UI mempertanyakan kenapa gizi tidak baik tetap terus berjalan meski Papua mempunyai dana otonomi tertentu yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua capai Rp 11,67 triliun, yakni Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
"Kondisi gizi tidak baik tersebut tidak seimbang dengan dana otonomi tertentu yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata Zaadit.
BEM UI terhitung menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
Lalu terhadap isu terakhir, BEM UI terhitung menyoroti terdapatnya draft keputusan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Posting Komentar